3. NPWP (Nomor Pokok wajib Pajak)
Ketentuan pasal 39 Undang-undang No.06 Tahun 1983 :
“Barang siapa dengan sengaja tidak mendaftarkan dirinya atau
menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana penjara
selama-lamanya tiga tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar empat
kali jumlah pajak yang terutang atau yang kurang atau tidak dibayar”
Pada umumnya yang diwajibkan untuk mendaftarkan dan mendapatkan NPWP adalah setiap wajib pajak yang meliputi hal-hal berikut:
Setiap badan yang menjadi subjek pajak penghasilan yaitu PT, CV, Firma,
BUMN, BUMD, Persekutuan, Perseroan/Perkumpulan Kongsi, Koperasi,
Yayasan/Lembaga, dan Bentuk Usaha Tetap.
Setiap wajib pajak orang pribadi, pajak penghasilan untuk PTKP(Penghasilan Tidak Kena Pajak) besarnya adalah sebagai berikut :
Untuk diri wajib pajak sebesar : Rp 1.728.000,00 per tahun
Untuk wajib pajak yang kawin : Rp 864.000,00 per tahun
Untuk setiap orang keluarga sedarah : Rp 864.000 per tahun
Setiap wajib pajak diwajibkan mengisi surat pemberitahuan,
menandatangani, dan menyampaikan ke Direktorat Jenderal Pajak (Kantor
pelayanan pajak / KPP) pada daerah setempat.
Setiap wajib pajak wajib mengambil sendiri SPT yang telah disediakan
oleh Dirjen Pajak, mengisi, menghitung, dan memperhitungkan sendiri
pajak yang terutang dalam satu masa pajak dan menyampaikann SPT yang
telah diisi dan ditandatangani kepada Kantor Pelayanan Pajak setempat.
4. NRP (Nomor Register Perusahaan)
Nomor register perusahaan disebut juga tanda daftar paerusahaan (TDP). beberapa hal yang harus diperhatikan tetang NRP adalah sebagai berikut :
a. Tanda daftar perusahhan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
b. Tanda daftar perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
c. Apabila tanda daftar perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinnya dalam waktu 3bulan setelah kehilangan atau rusak.
d. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan.
e. Daftar perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1) Perusahaan menghentikan segala kegiatan usaha
2) Perusahaan berhentikan pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa
3) Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu keputusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
f. TAnda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbarui selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
4. NRP (Nomor Register Perusahaan)
Nomor register perusahaan disebut juga tanda daftar paerusahaan (TDP). beberapa hal yang harus diperhatikan tetang NRP adalah sebagai berikut :
a. Tanda daftar perusahhan wajib dipasang ditempat yang mudah dilihat oleh umum.
b. Tanda daftar perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
c. Apabila tanda daftar perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada kantor pendaftaran perusahaan untuk memperoleh penggantinnya dalam waktu 3bulan setelah kehilangan atau rusak.
d. Setiap perusahaan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada kantor pendaftaran perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya dalam waktu 3 bulan setelah terjadi perubahan.
e. Daftar perusahaan dihapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
1) Perusahaan menghentikan segala kegiatan usaha
2) Perusahaan berhentikan pada waktu akta pendiriannya kadaluwarsa
3) Perusahaan dihentikan segala kegiatan usahanya berdasarkan suatu keputusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap
f. TAnda daftar perusahaan berlaku untuk jangka waktu 5 tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbarui selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlakunya berakhir.
0 komentar:
Posting Komentar